GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

  1. Kedudukan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah setingkat Badan, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

  1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas Pokok

Memperhatikan  Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016, Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Sintang adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Fungsi

Lebih lanjut disebutkan Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan perangkat daerah dan desa;
  • Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  • Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  • Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  • Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  • Penyelenggaraan Majelis Petimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/D) dan Kesekretariatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD);
  • Pengoordinasian kesekretariatan, Inspektur Pembantu dan Auditoriat;
  • Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;
  • Penanganan pengaduan masyarakat;
  • Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
  • Penyusunan perjanjian kinerja;
  • Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  • Melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
  • Pelaksanaan administrasi inspektorat;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang yang mencerminkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dipaparkan sebagai berikut:

  • Inspektur

Tugas Pokok

Memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Inspektorat Kabupaten Sintang berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

  1. Pemimpin dan pengoordinasian Kesekretariatan dan bidang pengawasan;
  2. Perumusan dan Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Inspektorat;
  3. Penyampaian program kerja Inspektorat;
  4. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan perangkat daerah dan desa;
  5. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  6. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
  7. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  8. Penyelenggaraan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD) dan Kesekretariatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD);
  9. Penanganan pengaduan masyarakat;
  10. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
  12. Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
  13. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
  14. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Inspektorat;
  15. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Sekretaris

Tugas Pokok

Membantu Inspektur dalam bidang  administrasi ketatausahaan, aparatur, keuangan, arsip,  perlengkapan, serta penyusunan rencana kegiatan dan menyelenggarakan Kesekretariatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD);

Fungsi

  1. Pengoordisian perumusan rencana program, kegiatan,anggaran dan keuangan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pengadministrasian kerja sama;
  2. Pelaksanaanmonitoring/pemantauan,evaluasi,pengumpulan,pengelolaan,analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan dan pencapaian kinerja Inspektorat;
  3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,surat menyurat,kearsipan,kepustakaan, Perlengkapan,dan asset,serta kerumahtanggaan Ispektorat;
  1. Penyiapan bahan koordinasi,pengendalian perencanaan dan program kerja,hubungan masyarakat,kearsipan dan dokumentasi;
  2. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,kearsipan dan dokumentasi;
  3. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
  4. Pengolahan dan penyajian data dan informasi pengawasan;
  5. Penyiapan bahan,pengolahan data dan informasi dalam rangka pembinaan teknis fungsional pengawasan; ;
  6. Perencanaan, pengadaan dan pengendalian sarana dan prasarana Inspektorat;
  7. Penyusunan perjanjian kinerja;
  8. Penyusunan analisa jabatan,analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
  9. Penyelenggaraan uni Kesekretariatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD);
  10. Penyiapan bahan, koordinasi, dan fasilitasi pelaksanaan kerja sama pengawasan; dan
  11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  • Sub Bagian Umum

Tugas Pokok

Melaksanakan administrasi kepegawaian,ketatalaksanaan, kerumahtanggaan,sarana dan prasarana perkantoran, kerasipan,perpustakaan, keamanan dan perlengkapan Inspektorat.

Fungsi

  1. Penyusunan rencana kerja dan program kerja Sub Bagian Umum;
  2. Penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan ketatalaksanaan;
  3. Penyiapan bahan rapat dan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat;
  4. Pelaksanaan urusan rumah tangga,rencana kebutuhan, pengadaan,perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran yang berada dalam pengusaan Inspektorat;
  5. Pengelolaan persuratan,penggandaan,ekspedisi surat, kearsipan, ketatausahaan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;
  6. Pengelolaan urusan keamanan dan tenaga keamanan;
  7. Penyiapan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan adiministrasi di bidang umum;
  8. Pembagian tugas, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada bawahan;
  9. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum; dan
  10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  • Sub Bagian Program dan Pelaporan

Tugas Pokok

Menyusun bahan pengendalian program dan kegiatan, anggaran dan keuangan, penatausahaan keuangan dan barang serta aset, laporan kegiatan dan kinerja Inspektorat.

Fungsi

  1. Penyusunan rencana kerja dan program Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Penyiapan bahan dan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pengawasan;
  3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
  4. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan, anggaran, keuangan dan pelaporan kinerja;
  5. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, barang dan aset Inspektorat;
  6. Pembuatan rencana program, kegiatan, anggaran dan keuangan Inspektorat;
  7. Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat;
  8. Penyiapan konsep kebijakan, pedoman, petunjuk teknis dan administrasi di Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  9. Penilaian kinerja bawahan;
  10. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan
  11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya
  • Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
  1. Tugas Pokok

Menyiapankan bahan pemantauan/monitoring, penginventarisasian, pengevaluasian, penganalisisan, pendokumentasian, penyajian dan pengelolaan data dan informasi laporan hasil pengawasan

  1. Fungsi
  2. Penyusunan rencana kerja dan program kerja  Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi; 
  3. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan;
  4. Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  5. Penyusunan laporan atas analisis dan evaluasi pengawasan;;
  6. Pengelolaan data dan system informasi pengawasan;
  7. Pemantauan tindak lanjut dan pemutahiran data laporan hasil pengawasan;
  8. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian kerugian daerah;
  9. Penelaahan dan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan adminitrasi kerja sama;
  10. Penyiapan konsep kebijakan, pedoman, petunjukteknis dan administrasi bidang monitoring dan evaluasi;
  11. Pembagian tugas, petunjuk, bimbingan dan arahan kepada bawahan;
  12. Penilaian kinerja bawahan;
  13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
  • Inspektur Pembantu Bidang I
  1. Tugas Pokok

Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa dan tugas pembantuan pada pemerintah kecamatan dan desa.

  1. Fungsi
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan I;
  3. Pengordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja .
  4. Pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Penyusunan pedoman/standard dan petunjuk teknis pengawasan Bidang I;
  6. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
  7. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
  8. Pelaksanaan pengawasan umum, operasional, tugas dan fungsi atau kinerja Kecamatan dan Pemerintahan Desa;
  9. Pemeriksaan, pengevaluasian dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan I;
  10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan reviu hasil pengawasan;
  11. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.
  • Inspektur Pembantu Bidang II
  1. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas, Badan dan Kesekretariatan dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kesekretariatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

  1. Fungsi
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan II;
  3. Pengordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas, Badan dan Kesekretariatan dan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas, Badan dan Kesekretariatan;
  4. Pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. Penyusunan pedoman/standard dan petunjuk teknis pengawasan Bidang II;
  6. Pelaksanaan pengawasan umum, operasional, tugas dan fungsi atau kinerja Dinas, Badan dan Kesekretariatan;
  7. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
  8. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
  9. Pemeriksaan, pengevaluasian dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan II;
  10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan reviu hasil pengawasan;
  11. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
  12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.
  • Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan III
  1. Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi.

  1. Fungsi
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan III;
  3. Pengordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan bidang Aparatur Sipil Negara, Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi;
  4. Pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  5. Pemantauan perwujudan dan pelaksanaan Zona Integritas (ZI);
  6. Pengawasan dan pengendalian laporan Gratifikasi;
  7. Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penguatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  8. Penanganan Whistle Blowing System;
  9. Pelaksanaan penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
  10. Pengawasan atas pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN);
  11. Penangan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN);
  12. Pemantauan penerapan fakta integritas;
  13. Pelaksanaan Probability Audit;
  14. Penyelenggaraan Strategi Nasional Pencegahan dan Aksi Pemberantasan Korupsi;
  15. Pelaksanaan audit/pemeriksaan, monitoring, evaluasi dan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
  16. Penyusunan pedoman/standard dan petunjuk teknis pengawasan Bidang III;
  17. Pelaksanaan pengawasan terpadu dan kerja sama pengawasan;
  18. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
  19. Pengawasan pengelolaan Aparatur Sipil Negara dan kasus disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  20. Pelaksanaan pengawasan reformasi birokrasi;
  21. Pengawasan strategi pencegahan dan penindakan korupsi serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
  22. Pelaksanaan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);
  23. Pemeriksaan, pengevaluasian dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan III;
  24. Penyiapan bahan dan pelaksanaan reviu hasil pengawasan;
  25. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.
  • Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan IV
    1. Tugas

      Melaksanakan pengawasan khusus dan investigatif.

  1. Fungsi
    1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana anggaran Bidang Pengawasan IV;
    2. Pengordinasian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan dan pengawasan Bidang IV;
    3. Pelaksanaan audit / pemeriksaan, monitoring/pemantauan, evaluasi, reviu dan tugas pengawasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
    4. Penyusunan pedoman/standard dan petunjuk teknis pengawasan Bidang Khusus dan Investigatif;
    5. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, asistensi dan konsultasi pengawasan;
    6. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerugian Negara/Daerah yang berindikasi pidana korupsi;
    7. Pemeriksaan khusus atas perintah Bupati, permintaan Kepala Perangkat Daerah dan akhir masa jabatan;
    8. Penanganan kasus pengaduan masyarakat;
    9. Pelaksanaan pemeriksaan invertigatif;
    10. Pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan Negara/Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga-lembaga lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik atau Aparat Penegak Hukum (APH);
    11. Pelaksanaan reviu Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Keuangan;
    12. Pemeriksaan, pengevaluasian dan perbaikan hasil kerja pengawasan Bidang Pengawasan IV;
    13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai tugas dan fungsinya.
  1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang, terdiri dari:

  1. Inspektur
  2. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
    3. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
  3. Inspektur pembantu Bidang I;
  4. Inspektur pembantu Bidang II;
  5. Inspektur pembantu Bidang III;
  6. Inspektur pembantu Bidang IV; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Link Situs Terkait