PermenPAN Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024 yang dipergunakan sebagai acuan bagi :

  1. kementerian/lembaga yang disebut dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk menetapkan dan menjalankan program pada level Makro dan Meso; dan
  2. seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro.

File dapat didownload pada link di bawah ini :

Dasar Hukum :

  1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024.
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.
  3. Keputusan Bupati Sintang Nomor 060/ 146/ KEP-OR/ 2020 Perubahan Atas Keputusan Bupati Sintang Nomor 060/ 665/ KEP-ORTAL/2018 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang.
  4. Keputusan Bupati Sintang Nomor 060/ 665/ KEP-ORTAL/ 2018 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang.
  5. Keputusan Bupati Sintang Nomor 700/ 383/ KEP-ITKAB-III/ 2020 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2020.

 Materi PMPRB :

  1. Kegiatan Level Mikro Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.
  2. LKE Manual RB 2020 Net Fin.
  3. Paparan Deputi RBKUNWAS Sosialisasi RB Zoom Kalbar.
  4. Paparan Webinar PMPRB.
  5. Persandingan LKE PMPRB Lama dengan Baru
  6. ROAD MAP RB 2020-2024 Berdasarkan PermenPANRB No 25 th 2020

Semoga bermanfaat