Lewati ke konten utama
Katalog Dokumen Publik & Regulasi APIP

Pusat Dokumen & Akuntabilitas

Repositori ringkasan dokumen perencanaan strategis, laporan kinerja tahunan, produk hukum pengawasan daerah, serta standar operasional pelayanan publik Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang.

Daftar Informasi Publik Terbuka

Telusuri Dokumen Perencanaan, Laporan & Regulasi

Cari dokumen berdasarkan judul, nomor peraturan, atau topik, serta buka pokok muatan maupun ajukan permohonan salinan resmi melalui PPID Pelaksana tanpa dipungut biaya (Rp0).

Menampilkan 12 dokumen resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang

Produk Hukum & RegulasiTersedia Setiap Saat

Perda Kab. Sintang Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Dasar hukum pembentukan kelembagaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang dengan tipologi Inspektorat Tipe A sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Penetapan kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang bertipe A
  • Pembagian rumpun urusan pengawasan intern pemerintahan daerah
  • Hubungan pertanggungjawaban Inspektur kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Lihat Struktur OrganisasiMohon Salinan Resmi (PPID)
Produk Hukum & RegulasiTersedia Setiap Saat

Perbup Sintang Nomor 123 Tahun 2021

Peraturan Bupati Sintang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

Regulasi teknis SOTK Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang yang menjabarkan rincian tupoksi Inspektur, Sekretariat, 5 Inspektur Pembantu Wilayah (termasuk Irban V Khusus Pencegahan Korupsi & Investigasi), serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Uraian tugas Sekretariat (Subbag Perencanaan, Analisis & Evaluasi, serta Administrasi Umum & Keuangan)
  • Pembagian wilayah kerja Irban Wilayah I s.d. IV serta mandat khusus Irban Wilayah V
  • Tata kerja kolaboratif Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan PPUPD
Pelajari Tugas & Fungsi LengkapMohon Salinan Resmi (PPID)
Produk Hukum & RegulasiTersedia Setiap Saat

PP Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Payung hukum nasional mengenai kewenangan APIP daerah dalam melaksanakan pengawasan umum, pengawasan teknis, koordinasi pencegahan korupsi, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Penguatan independensi dan kapabilitas APIP Provinsi dan Kabupaten/Kota
  • Mekanisme koordinasi antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum (APH) atas pengaduan masyarakat
  • Kewajiban tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan kepala daerah dan perangkat daerah
Mohon Salinan Resmi (PPID)
Produk Hukum & RegulasiTersedia Setiap Saat

PP Nomor 60 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pedoman penyelenggaraan lima unsur pengendalian intern pemerintah serta peran APIP melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Lima unsur SPIP: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi & Komunikasi, Pemantauan
  • Landasan pengembangan aplikasi manajemen risiko perangkat daerah SIMAS EKO
  • Standar pengawalan keandalan pelaporan keuangan daerah menuju Opini WTP
Mohon Salinan Resmi (PPID)
Perencanaan KinerjaInformasi Berkala

Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang

Dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjabarkan strategi penguatan Kapabilitas APIP Level 3, Maturitas SPIP Terintegrasi Level 3, dan pengawalan Misi Ke-3 Reformasi Birokrasi Kabupaten Sintang.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Analisis isu strategis pengawasan perangkat daerah, BLUD, dan 390+ pemerintah desa
  • Rumusan tujuan, sasaran strategis, strategi, dan arah kebijakan pengawasan intern
  • Kerangka pendanaan indikatif program penyelenggaraan pengawasan dan penunjang
Lihat Visi & Misi DaerahMohon Salinan Resmi (PPID)
Perencanaan KinerjaInformasi Berkala

Keputusan Inspektur Daerah • SAKIP

Indikator Kinerja Utama (IKU) & Pohon Kinerja (Cascading) Inspektorat Daerah

Arsitektur penjabaran kinerja berjenjang dari 1 Tujuan Strategis ke dalam 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi APIP.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Target Opini BPK atas LKPD Kabupaten Sintang (WTP), Persentase Penyelesaian TLHP, dan Penyelesaian Kerugian Daerah
  • Target Level Maturitas SPIP Terintegrasi (Level 3) dan Level Kapabilitas APIP (Level 3)
  • Penyelarasan program dan kegiatan pengawasan hingga ke tingkat individu auditor/PPUPD
Eksplorasi Bagan CascadingMohon Salinan Resmi (PPID)
Perencanaan KinerjaInformasi Berkala

Tahun Anggaran Berjalan

Rencana Kerja (Renja), PKPT & Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan Inspektorat

Komitmen kinerja tahunan antara Inspektur Daerah dengan Bupati Sintang beserta penjabaran rencana kegiatan pengawasan berbasis risiko dan pembinaan perangkat daerah.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Sasaran dan target indikator kinerja tahunan Eselon II, Eselon III, serta pejabat fungsional
  • Alokasi program penyelenggaraan pengawasan intern dan perumusan kebijakan pengawasan
  • Ikhtisar jadwal pembinaan non-rahasia (reviu RKA/LKPD, asistensi desa, evaluasi SAKIP/ZI)
Lihat Agenda PembinaanMohon Salinan Resmi (PPID)
Akuntabilitas & LaporanInformasi Berkala

Laporan Akuntabilitas Tahunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang

Laporan pertanggungjawaban pengukuran pencapaian target Perjanjian Kinerja, analisis efisiensi serapan anggaran, serta capaian pengawalan tata kelola pemerintahan daerah.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Capaian realisasi 5 Indikator Kinerja Utama dibandingkan target Renstra dan PK
  • Kontribusi pengawasan APIP dalam mempertahankan Opini WTP LKPD Kabupaten Sintang
  • Evaluasi hambatan pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi perbaikan kinerja tahun berikutnya
Mohon Salinan Resmi (PPID)
Akuntabilitas & LaporanInformasi Berkala

Acuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017

Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah

Publikasi hasil pengukuran persepsi 65 responden pengguna layanan terhadap 9 unsur pelayanan publik Inspektorat Kabupaten Sintang dengan capaian skor 83,41 (Mutu Pelayanan B — BAIK).

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Rincian Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR) dan Nilai Konversi kesembilan unsur pelayanan (U1–U9)
  • Profil demografi responden berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan
  • Rencana tindak lanjut pembenahan prioritas pada sarana prasarana dan kanal pengaduan menuju Mutu A
Buka Dashboard & Tabel 9 Unsur IKMMohon Salinan Resmi (PPID)
Akuntabilitas & LaporanInformasi Berkala

Publikasi Berkala Keuangan OPD

Ikhtisar Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), LRA & Neraca Inspektorat

Ringkasan keterbukaan pengelolaan anggaran, realisasi belanja program pengawasan, serta posisi aset/neraca perangkat daerah sesuai Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Struktur pagu anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Penunjang
  • Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan catatan akuntabilitas pengelolaan kas
  • Ringkasan posisi aset tetap dan barang milik daerah pada Inspektorat Kabupaten Sintang
Mohon Salinan Resmi (PPID)
SOP & Standar PelayananTersedia Setiap Saat

Standar Pelayanan Publik Sekretariat

Standar Operasional Prosedur (SOP) Klinik Konsultasi & Penerbitan Surat Bebas Temuan

Pedoman baku tata cara pengajuan konsultasi pembinaan perangkat daerah/desa serta syarat administrasi penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan bagi ASN Pemkab Sintang.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Daftar kelengkapan berkas (surat pengantar Kepala OPD, SK Pangkat/Jabatan terakhir, bukti bebas TPTGR)
  • Kepastian standar waktu penyelesaian layanan 1–3 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap
  • Maklumat pelayanan 100% gratis (Rp0) dan bebas pungutan/gratifikasi
Lihat Persyaratan di Katalog LayananMohon Salinan Resmi (PPID)
SOP & Standar PelayananTersedia Setiap Saat

Pedoman Integritas & SLIP APIP

SOP Penanganan Pengaduan Whistleblowing System (WBS), Pengendalian Gratifikasi (UPG) & PPID

Prosedur pengamanan kerahasiaan identitas pelapor pada Irban Wilayah V, mekanisme pelaporan gratifikasi maksimal 30 hari kerja, serta standar layanan permohonan informasi publik 10+7 hari kerja.

Lihat Pokok Muatan Dokumen (3)
  • Pemisahan identitas pelapor dari berkas telaah audit investigatif sesuai PP Nomor 43 Tahun 2018
  • Tata cara verifikasi objek gratifikasi oleh Sekretariat UPG terintegrasi GOL KPK RI
  • Alur registrasi permohonan informasi publik dan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID
Buka Panduan WBS & UPGMohon Salinan Resmi (PPID)

Keterangan Akses Salinan Dokumen & Informasi yang Dikecualikan

Seluruh dokumen berstatus Informasi Berkala dan Tersedia Setiap Saat dapat diperoleh salinan elektroniknya secara gratis (Rp0) melalui Meja Layanan PPID Pelaksana Sekretariat Inspektorat Kabupaten Sintang. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) individual, Kertas Kerja Pengawasan (KKP), dan berkas investigasi WBS merupakan Informasi yang Dikecualikan sesuai Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Ketentuan Lengkap PPID