Mengawal akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengawasan intern yang independen, pembinaan tata kelola berbasis manajemen risiko, serta pencegahan korupsi demi terwujudnya Kabupaten Sintang yang bersih, maju, dan berkelanjutan.
Inspektorat Tipe A
Perda No. 7 Tahun 2016
Kapabilitas APIP Level 3
Integrated Assurance
Pengawal Opini WTP
Akuntabilitas LKPD Daerah
Dokumentasi akuntabilitas kinerja pengawasan intern, pembinaan perangkat daerah dan pemerintah desa, serta inovasi tata kelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
Bupati Sintang melantik Budi Purwanto, S.T., M.M., CGCAE sebagai Inspektur Kabupaten Sintang definitif guna memperkuat independensi dan kapabilitas pengawasan intern daerah.
Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat melalui sinergi reviu dan pengendalian intern yang berkelanjutan.
Auditor Inspektorat Kabupaten Sintang memaparkan tahapan, peran pelaksana, dan pentingnya pengawasan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa di desa se-Kecamatan Sintang.
Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang memperkuat transparansi penyelesaian 2.285 rekomendasi hasil pengawasan serta perluasan implementasi sistem manajemen risiko SIMAS EKO di seluruh OPD.
Tim Penilai Internal Bidang III Inspektorat melaksanakan evaluasi pembangunan Zona Integritas pada DPMPTSP guna mendorong tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Koordinasi perangkat daerah memperkuat pemahaman indikator pencegahan korupsi pada penganggaran dan pengelolaan aset daerah bersama Inspektorat Kabupaten Sintang.
Sebagai pengawal sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sintang, Inspektorat menjalankan penjaminan kualitas dan konsultasi strategis secara berimbang dari hulu perencanaan hingga hilir pertanggungjawaban.
Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), reviu RKA-SKPD, reviu LKPD, serta evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP) untuk menjamin efisiensi belanja publik dan menjaga kualitas laporan keuangan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Asistensi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Maturitas SPIP Level 3 Terdefinisi) serta identifikasi dan mitigasi risiko operasional maupun risiko kecurangan pada seluruh OPD melalui sistem SIMAS EKO.
Pengawalan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, asistensi penatausahaan aplikasi Siskeudes, serta klinik konsultasi bagi aparatur kecamatan dan pemerintah desa se-Kabupaten Sintang.
Penilaian mandiri Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas, pengendalian gratifikasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, serta penguatan budaya antikorupsi.
Penanganan pengaduan berindikasi penyimpangan oleh Irban Wilayah V serta pemantauan penyelesaian 2.285+ rekomendasi hasil pengawasan BPK, BPKP, dan APIP secara tuntas.
Akses cepat ke sistem digital pengawasan intern, saluran pengaduan masyarakat, serta layanan asistensi tata kelola bagi perangkat daerah dan pemerintah desa — seluruhnya bebas biaya (Rp0).
Sistem Informasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah
Platform digital resmi Inspektorat Kabupaten Sintang (Terbaik I OPD Innovation Award) untuk memetakan, menilai, dan memantau mitigasi risiko penyelenggaraan program perangkat daerah secara terintegrasi.
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Kanal pengaduan pelayanan publik nasional terintegrasi untuk menyampaikan aspirasi, keluhan layanan daerah, serta permintaan informasi secara daring, transparan, dan terlacak.
Pengaduan Dugaan Korupsi & Pelanggaran Disiplin ASN
Saluran pelaporan khusus dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin ASN dengan jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.
Pelaporan Penerimaan & Penolakan Gratifikasi (UPG)
Layanan konsultasi dan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi bagi Penyelenggara Negara/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai pedoman KPK RI.
Asistensi Tata Kelola OPD/Desa & Surat Bebas Temuan
Layanan konsultasi pembinaan SPIP, evaluasi SAKIP, reviu perencanaan/LKPD, pengelolaan Siskeudes desa, serta penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan bagi ASN.
Pelayanan Permohonan & Keterbukaan Informasi Publik
Layanan penyediaan Daftar Informasi Publik (berkala, serta-merta, tersedia setiap saat) dan permohonan informasi resmi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Rekapitulasi akses informasi publik pada portal resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang yang dicatat secara agregat dan ramah privasi.
Penjabaran sistematis (alignment and cascading) Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Rencana Strategis Inspektorat ke dalam hierarki indikator kinerja yang logis, selaras, dan terukur.
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)”
Memayungi fungsi ganda Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP):
Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)
Mengukur risiko korupsi internal dan eksternal perangkat daerah.
Persentase OPD bernilai Akuntabilitas Kinerja "B"
Mendorong efektivitas implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.
Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sintang
Memperkuat keandalan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terintegrasi.
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
Level Penilaian Kapabilitas APIP
Menjaga kualitas kelembagaan, metodologi audit berbasis risiko, dan kompetensi SDM pengawas (Level 3 Integrated).
Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
Menjamin akuntabilitas penyelesaian rekomendasi audit dan pemulihan aset/keuangan daerah.
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (PDTT)
Monitoring & Pemulihan
Persentase OPD yang membangun Zona Integritas (ZI)
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Intervensi Terfokus Zona Integritas & Pencegahan Korupsi
Keberhasilan tiga sasaran utama bertumpu pada fondasi manajerial sekretariat yang kokoh melalui8 kegiatan penunjang.
Penyusunan Renstra, Renja, RKA-SKPD, dan evaluasi capaian kinerja internal.
Penatausahaan belanja pegawai serta penyusunan laporan keuangan internal.
Inventarisasi, pengamanan, dan penatausahaan BMD Inspektorat.
Pengembangan kompetensi, diklat teknis, dan sertifikasi JFA / PPUPD.
Ketatausahaan, kearsipan dinamis hasil pengawasan, dan layanan persuratan.
Pemenuhan peralatan kerja auditor dan sarana pendukung layanan publik.
Dukungan utilitas kantor, jaringan telekomunikasi, dan konektivitas SPBE.
Pemeliharaan gedung kantor, kendaraan operasional pengawasan, dan sistem informasi.
Dokumen Perencanaan & Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
Akses ringkasan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan LKjIP Inspektorat.
Hasil pengukuran persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pembinaan, konsultasi, dan pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang.
Kinerja Pelayanan Utama
Mutu
Pelayanan
Kategori
BAIK
0
Total Responden
Memenuhi Standar
Mutu B
Nilai 83,41 berada pada rentang 76,61 – 88,30. Persepsi pengguna layanan terhadap kinerja Inspektorat tergolong Baik.
Sarjana ke Atas
66,2%
Didominasi S1/D-IV (52,3%), diikuti SMA (24,6%) dan S2 ke atas (13,8%).
Pengguna Profesional
Terdidik
Mayoritas pengguna layanan merupakan ASN perangkat daerah, aparatur desa, serta masyarakat mitra pengawasan dan konsultasi.
Konversi nilai dan mutu pelayanan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
Peran aktif masyarakat dan aparatur sangat menentukan keberhasilan pencegahan penyimpangan. Setiap laporan yang memenuhi kriteria ditangani secara profesional dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
Uraikan secara jelas Apa dugaan penyimpangan yang terjadi, Siapa pihak terkait, Kapan dan Di mana peristiwa berlangsung, serta Bagaimana kronologinya disertai bukti permulaan.
Gunakan portal SP4N-LAPOR! untuk keluhan pelayanan publik umum, atau kanal khusus Whistleblowing System (WBS) Inspektorat untuk dugaan korupsi dan pelanggaran disiplin ASN.
Tim Auditor Inspektur Pembantu Wilayah V melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan telaah substansi pengaduan secara objektif, profesional, serta bebas benturan kepentingan.
Laporan yang memenuhi bukti ditindaklanjuti melalui pemeriksaan khusus/audit investigatif guna menghasilkan rekomendasi sanksi maupun pemulihan kerugian keuangan daerah.
Identitas pelapor beritikad baik dirahasiakan sepenuhnya oleh Inspektorat mengacu pada PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
Seluruh tahapan penerimaan pengaduan, konsultasi pembinaan, permohonan informasi PPID, dan penerbitan Surat Bebas Temuan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.
Seluruh jajaran auditor, PPUPD, dan pegawai Inspektorat menjunjung tinggi Pakta Integritas serta menolak segala bentuk pemberian gratifikasi maupun intervensi pemeriksaan.
Sampaikan aspirasi, laporan pengaduan berindikasi penyimpangan, atau jadwalkan konsultasi pembinaan tata kelola perangkat daerah dan pemerintah desa melalui kanal resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang.
Perda Kab. Sintang No. 7 Tahun 2016
Terintegrasi & Terdefinisi
Pengawalan Laporan Keuangan Daerah
Tolak Pungli & Gratifikasi
