Standar Pelayanan SPBE • 100% Bebas Biaya (Rp0)

Katalog Layanan Pengawasan & Publik

Rincian standar pelayanan masyarakat, saluran integritas, aplikasi manajemen risiko perangkat daerah, pembinaan keuangan desa, serta layanan administrasi bebas temuan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang.

Maklumat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang

“Kami Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar yang Ditetapkan secara Transparan, Objektif, Tepat Waktu, dan Bebas Pungutan (Rp0)”

Seluruh jajaran Auditor (JFA), Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), dan Sekretariat menolak segala bentuk gratifikasi serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak menepati standar pelayanan ini.

A. Layanan Masyarakat & Integritas (4)B. Layanan OPD, Desa & ASN (4)

Kelompok Layanan A

Layanan Masyarakat & Integritas Publik

Saluran partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, pengendalian gratifikasi, serta akses keterbukaan informasi publik.

Masyarakat UmumGratis (Rp0)

SP4N-LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Kanal pengaduan pelayanan publik nasional terintegrasi untuk menyampaikan aspirasi, keluhan layanan daerah, serta permintaan informasi secara daring, transparan, dan terlacak.

Standar Waktu Penyelesaian: Maks. 5 Hari Kerja (Koordinasi & Tanggapan Awal)

Cakupan & Keunggulan

Pelacakan Status Tindak Lanjut Real-Time
Terhubung Seluruh OPD Pemkab Sintang
Fitur Anonim & Rahasia Tersedia

Persyaratan Layanan

Identitas pelapor yang valid (atau memilih fitur Anonim pada portal)
Kronologi keluhan pelayanan publik yang jelas (lokasi, waktu, dan instansi terkait)
Lampiran foto atau dokumen bukti pendukung awal (jika ada)

Buka Portal SP4N-LAPOR!Panduan Lapor

Publik & Internal ASNGratis (Rp0)

Whistleblowing System (WBS)

Pengaduan Dugaan Korupsi & Pelanggaran Disiplin ASN

Saluran pelaporan khusus dugaan tindak pidana korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin ASN dengan jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor.

Standar Waktu Penyelesaian: 7–14 Hari Kerja (Verifikasi & Telaah Substansi)

Cakupan & Keunggulan

Kerahasiaan Identitas Dijamin PP No. 43/2018
Ditangani Khusus Auditor Irban Wilayah V
Telaah Objektif Bebas Benturan Kepentingan

Persyaratan Layanan

Memenuhi unsur pengaduan 4W + 1H (Apa, Siapa, Kapan, Di mana, Bagaimana)
Bukti permulaan yang relevan (dokumen, rekaman, foto, atau saksi)
Kontak komunikasi aman untuk keperluan klarifikasi tambahan bila diperlukan

Prosedur & Kanal WBS

ASN, Pejabat & MitraGratis (Rp0)

Unit Pengendalian Gratifikasi

Pelaporan Penerimaan & Penolakan Gratifikasi (UPG)

Layanan konsultasi dan pelaporan penerimaan maupun penolakan gratifikasi bagi Penyelenggara Negara/ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai pedoman KPK RI.

Standar Waktu Penyelesaian: Maks. 7 Hari Kerja (Verifikasi & Penerusan UPG)

Cakupan & Keunggulan

Pelaporan Maksimal 30 Hari Kerja
Terintegrasi Pedoman GOL KPK RI
Mencegah Risiko Pidana Suap/Gratifikasi

Persyaratan Layanan

Formulir laporan penerimaan/penolakan gratifikasi yang diisi lengkap
Uraian kronologi pemberian, hubungan dengan pemberi, dan taksiran nilai barang/fasilitas
Dokumentasi objek gratifikasi (apabila barang diserahkan untuk verifikasi)

Lapor & Konsultasi UPG

Masyarakat & Badan HukumGratis (Rp0)

PPID Pelaksana Inspektorat

Pelayanan Permohonan & Keterbukaan Informasi Publik

Layanan penyediaan Daftar Informasi Publik (berkala, serta-merta, tersedia setiap saat) dan permohonan informasi resmi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Standar Waktu Penyelesaian: Maks. 10 Hari Kerja (+7 Hari Perpanjangan)

Cakupan & Keunggulan

Akses Dokumen Akuntabilitas & Regulasi
Standar Tanggapan 10 + 7 Hari Kerja
Perlindungan Data Dikecualikan Sesuai UU KIP

Persyaratan Layanan

Salinan identitas sah pemohon (KTP untuk perorangan / Akta Pendirian untuk badan hukum)
Rincian informasi publik yang dimohonkan beserta tujuan penggunaan informasi
Mengajukan melalui meja layanan PPID Pelaksana atau surat elektronik resmi

Akses Daftar Informasi Publik

Kelompok Layanan B

Layanan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa & ASN

Fasilitasi penjaminan kualitas (quality assurance) dan konsultasi pembinaan (consulting) bagi seluruh OPD, 390+ pemerintah desa, serta aparatur sipil negara di Kabupaten Sintang.

Perangkat DaerahGratis (Rp0)

SIMAS EKO

Sistem Informasi Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Platform digital resmi Inspektorat Kabupaten Sintang (Terbaik I OPD Innovation Award) untuk memetakan, menilai, dan memantau mitigasi risiko penyelenggaraan program perangkat daerah secara terintegrasi.

Standar Waktu Penyelesaian: 1–3 Hari Kerja (Verifikasi & Asistensi)

Ruang Lingkup Pembinaan

Digitalisasi Penilaian Risiko (Risk Register)
Pemantauan Rencana Tindak Pengendalian
Integrasi Maturitas SPIP Daerah

Persyaratan Berkas

Surat penunjukan Admin Manajemen Risiko dari Kepala Perangkat Daerah
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan RKA Perangkat Daerah tahun berjalan
Kertas kerja identifikasi tujuan dan sasaran strategis OPD

Ajukan Permohonan SIMAS EKO

OPD, Desa & ASNGratis (Rp0)

Klinik Konsultasi & Bebas Temuan

Asistensi Tata Kelola OPD/Desa & Surat Bebas Temuan

Layanan konsultasi pembinaan SPIP, evaluasi SAKIP, reviu perencanaan/LKPD, pengelolaan Siskeudes desa, serta penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan bagi ASN.

Standar Waktu Penyelesaian: 1–3 Hari Kerja (Setelah Berkas Lengkap)

Ruang Lingkup Pembinaan

Klinik Konsultasi SPIP, SAKIP & Siskeudes
Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan
Asistensi Kepatuhan LHKPN & LHKASN

Persyaratan Berkas

Surat permohonan resmi dari Kepala OPD / Camat / Kepala Desa (untuk konsultasi/bebas temuan)
Fotokopi SK Pangkat/Jabatan terakhir & identitas NIP (khusus Surat Bebas Temuan)
Bukti lunas/selesai kewajiban Tindak Lanjut / TPTGR apabila pernah tercatat

Ajukan Permohonan Klinik Konsultasi & Bebas Temuan

Pemerintah Desa & KecamatanGratis (Rp0)

Pembinaan Keuangan & Aset Desa

Asistensi Siskeudes & Pengawalan Akuntabilitas 390+ Desa

Layanan pembinaan, evaluasi tata kelola APBDes, penatausahaan aset desa, serta pendampingan teknis aplikasi Siskeudes guna mencegah penyimpangan pengelolaan Dana Desa.

Standar Waktu Penyelesaian: Sesuai Jadwal Klinik / Penugasan Irban Wilayah

Ruang Lingkup Pembinaan

Pendampingan Penatausahaan Siskeudes
Evaluasi Pertanggungjawaban APBDes
Pencegahan Temuan Berulang Pemerintahan Desa

Persyaratan Berkas

Surat permohonan fasilitasi/konsultasi dari Pemerintah Desa atau Camat setempat
Dokumen APBDes, buku kas umum, atau dokumen penatausahaan yang hendak dikonsultasikan

Jadwalkan Konsultasi Desa

Pejabat Wajib Lapor & ASNGratis (Rp0)

Asistensi Kepatuhan LHKPN & LHKASN

Pendampingan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur

Layanan verifikasi administrasi internal, pemutakhiran daftar Wajib Lapor, serta pendampingan teknis pengisian e-LHKPN KPK dan pelaporan harta kekayaan aparatur Pemkab Sintang.

Standar Waktu Penyelesaian: 1–2 Hari Kerja (Asistensi Teknis)

Ruang Lingkup Pembinaan

Pemutakhiran Data Wajib Lapor Tahunan
Pendampingan Pengisian Portal e-LHKPN
Pemantauan Tingkat Kepatuhan 100% Tepat Waktu

Persyaratan Berkas

Terdaftar dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Wajib Lapor LHKPN/LHKASN
Dokumen pendukung ringkasan harta, rekening, dan kewajiban tahun pelaporan

Portal e-LHKPN KPK Hubungi Admin Pengelola

Meja Pelayanan Terpadu Sekretariat

Layanan Tatap Muka & Konsultasi Korespondensi

Kunjungi meja pelayanan Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang di Jalan Diponegoro Nomor 1, Sintang, Kalimantan Barat 78611 (Senin – Kamis: 07.30 – 16.00 WIB; Jumat: 07.30 – 16.30 WIB) atau susun permohonan resmi secara daring.

Hubungi & Ajukan Layanan Lihat Regulasi & SOP