Saluran Integritas & Perlindungan Pelapor

Layanan Pengaduan Masyarakat, WBS & UPG

Pilih kanal pelaporan resmi sesuai substansi pengaduan Anda. Setiap laporan beritikad baik ditelaah secara profesional, objektif, bebas biaya (Rp0), dan dilindungi kerahasiaan identitasnya.

Tiga Saluran Resmi Terintegrasi

Pilih Kanal Pelaporan Sesuai Substansi

Ketepatan memilih saluran pengaduan mempercepat proses verifikasi dan distribusi penanganan kepada tim auditor maupun perangkat daerah yang berwenang.

Gratis (Rp0)

SP4N-LAPOR!

Keluhan Pelayanan Publik Umum & Aspirasi Pembangunan Daerah

Gunakan kanal nasional ini apabila Anda mengalami kendala pelayanan publik sehari-hari, keterlambatan pengurusan administrasi, ketidakjelasan prosedur layanan, atau ingin menyampaikan saran pembangunan daerah.

Unit Penanganan:Admin Penghubung Pemkab Sintang & Perangkat Daerah Terkait

Standar Waktu / Ketentuan:Maks. 5 Hari Kerja (Verifikasi & Koordinasi Awal)

Ruang Lingkup Laporan:

Keluhan kualitas pelayanan administrasi pada OPD, kecamatan, puskesmas, atau sekolah
Ketidaksesuaian prosedur, jam pelayanan, atau fasilitas layanan publik daerah
Aspirasi, saran perbaikan kebijakan, dan permintaan klarifikasi layanan umum

Mekanisme Penyampaian:

Akses portal daring www.lapor.go.id atau aplikasi mobile SP4N-LAPOR!
Pilih klasifikasi "Pengaduan" atau "Aspirasi" dengan instansi tujuan Pemerintah Kabupaten Sintang
Gunakan fitur "Anonim" atau "Rahasia" pada portal apabila diperlukan

Lapor via Portal SP4N-LAPOR!

Gratis (Rp0)

Whistleblowing System (WBS) APIP

Pelaporan Khusus Dugaan Korupsi, Pungli & Pelanggaran Disiplin ASN

Saluran rahasia bagi masyarakat maupun internal ASN yang mengetahui dan memiliki bukti awal dugaan tindak pidana korupsi, kecurangan anggaran daerah/desa, pungutan liar, atau pelanggaran disiplin berat aparatur Pemkab Sintang.

Unit Penanganan:Inspektur Pembantu Wilayah V (Pencegahan Korupsi & Investigasi)

Standar Waktu / Ketentuan:7 – 14 Hari Kerja (Verifikasi Unsur 4W+1H & Telaah Audit)

Ruang Lingkup Laporan:

Dugaan penyalahgunaan anggaran APBD, Dana Desa (APBDes), atau aset daerah
Pungutan liar (pungli), pemerasan, suap, atau persekongkolan pengadaan barang/jasa
Penyalahgunaan wewenang jabatan, benturan kepentingan, dan pelanggaran kode etik/disiplin ASN

Mekanisme Penyampaian:

Kirim surat elektronik berlabel "[RAHASIA - WBS]" ke inspektorat@sintang.go.id disertai bukti permulaan
Kirim surat tertutup bertuliskan "RAHASIA - WBS u.p. Inspektur Daerah / Irban Wilayah V" ke Jl. Diponegoro No. 1 Sintang 78611
Tatap muka tertutup di Ruang Konsultasi Khusus Irban Wilayah V pada jam pelayanan kerja

Kirim Laporan Rahasia WBS (Email)Cek Kesiapan Unsur 4W+1H

Gratis (Rp0)

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Pelaporan Penerimaan atau Penolakan Gratifikasi Penyelenggara Negara

Fasilitasi bagi Pejabat/ASN Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melaporkan penerimaan gratifikasi yang tidak dapat ditolak maupun penolakan pemberian dari pihak yang memiliki benturan kepentingan.

Unit Penanganan:Sekretariat UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang & KPK RI

Standar Waktu / Ketentuan:Wajib Dilaporkan Maks. 30 Hari Kerja Sejak Tanggal Penerimaan

Ruang Lingkup Laporan:

Pemberian uang, barang, rabat (diskon khusus), komisi, tiket perjalanan, atau fasilitas penginapan terkait jabatan
Bingkisan/parsel dari rekanan penyedia barang/jasa atau pihak yang sedang mengurus perizinan/pemeriksaan
Konsultasi batas kewajaran penerimaan dalam kedinasan sesuai Peraturan KPK tentang Pengendalian Gratifikasi

Mekanisme Penyampaian:

Laporkan secara daring melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK RI di gol.kpk.go.id
Atau sampaikan formulir laporan melalui Sekretariat UPG Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang maksimal 30 hari kerja
Pelaporan dalam batas 30 hari kerja membebaskan penerima dari ancaman pidana Pasal 12B UU Tipikor (Pasal 12C)

Buka Portal GOL KPK RI Lapor / Konsultasi ke UPG Sintang

Standar Kelayakan Verifikasi Awal

Daftar Periksa Kualitas Laporan (4W + 1H)

Centang daftar periksa di bawah ini untuk memastikan laporan WBS Anda telah memuat informasi yang memadai sebelum dikirimkan kepada Auditor Irban Wilayah V. (Pemeriksaan ini berjalan 100% lokal di peramban Anda tanpa menyimpan data apa pun ke peladen).

Indikator Kelengkapan Unsur Laporan Anda0 dari 6 unsur terpenuhi

WHAT (Apa)

Perbuatan penyimpangan apa yang diduga terjadi?

Jelaskan jenis pelanggaran secara spesifik, misalnya pemotongan anggaran, kegiatan fiktif, pungutan di luar ketentuan, atau penyalahgunaan aset.

Contoh: Dugaan pekerjaan fisik jalan desa tidak sesuai volume RAB pada TA berjalan.

WHO (Siapa)

Siapa pihak atau pejabat yang diduga terlibat?

Sebutkan nama jelas, jabatan, serta unit kerja/perangkat daerah/pemerintah desa dari oknum terlapor maupun pihak lain yang mengetahui.

Contoh: Oknum pejabat pelaksana teknis kegiatan beserta rekanan pelaksana.

WHEN (Kapan)

Kapan peristiwa penyimpangan tersebut berlangsung?

Cantumkan waktu kejadian secara spesifik (tanggal, bulan, tahun anggaran, atau rentang periode terjadinya perbuatan).

Contoh: Berlangsung pada periode pencairan tahap II bulan Juli – Agustus 2026.

WHERE (Di Mana)

Di mana lokasi atau unit kerja terjadinya penyimpangan?

Tuliskan nama perangkat daerah, UPTD, kecamatan, desa, atau titik lokasi kegiatan fisik agar tim auditor memiliki lokus verifikasi yang tepat.

Contoh: Pada proyek pembangunan di Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Sintang.

HOW (Bagaimana)

Bagaimana modus atau kronologi kejadiannya?

Uraikan tahapan peristiwa secara runtut, bagaimana aturan dilanggar, serta taksiran indikasi kerugian daerah/masyarakat bila diketahui.

Contoh: Pembayaran telah dicairkan 100%, namun pekerjaan lapangan baru terpasang sebagian.

EVIDENCE (Bukti Awal)

Apakah tersedia bukti permulaan yang relevan?

Lampirkan salinan dokumen, kuitansi/bukti transfer, foto lokasi bertanggal, tangkapan layar percakapan, atau keterangan saksi pendukung.

Contoh: Foto kondisi fisik lapangan terbaru dan salinan dokumen papan proyek/bukti pungutan.

Tata Kelola Penanganan WBS

Penanganan Independen oleh Irban Wilayah V

Dalam struktur Inspektorat Tipe A Kabupaten Sintang, penanganan pengaduan korupsi dan investigasi dipisahkan dari pengawasan reguler kewilayahan agar bebas dari benturan kepentingan:

1
Registrasi Terbatas & Pengamanan Identitas
Identitas pelapor dipisahkan dari berkas substansi sebelum didisposisikan kepada tim penelaah.
2
Telaah Kelayakan Substansi (7–14 Hari Kerja)
Auditor Irban Wilayah V menguji kecukupan unsur 4W + 1H, kewenangan APIP, serta validitas bukti permulaan.
3
Pemeriksaan Khusus / Audit Tujuan Tertentu
Pengumpulan bukti audit di lapangan, permintaan keterangan pihak terkait, dan pengujian kerugian daerah.
4
Rekomendasi Sanksi, TPTGR, atau Pelimpahan APH
Penyampaian LHP kepada Bupati Sintang untuk penjatuhan sanksi disiplin, pengembalian kerugian, atau koordinasi Aparat Penegak Hukum.

Payung Hukum Nasional

Jaminan Perlindungan Hukum & Kerahasiaan Pelapor

Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang menjamin kerahasiaan penuh atas identitas setiap pelapor beritikad baik mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

PP Nomor 43 Tahun 2018

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan laporan dugaan tindak pidana korupsi beserta kewajiban pejabat berwenang merahasiakan identitas pelapor.

UU Nomor 31 Tahun 2014

Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pelapor beritikad baik (whistleblower) tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008

Keterbukaan Informasi Publik (Informasi yang Dikecualikan)

Identitas pelapor dan berkas pemeriksaan investigatif diklasifikasikan sebagai Informasi yang Dikecualikan secara mutlak sehingga tidak dapat diakses oleh pihak terlapor maupun publik.

Pasal 12C UU Nomor 20 Tahun 2001

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ketentuan Pelaporan Gratifikasi)

Ketentuan pidana gratifikasi Pasal 12B tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK / melalui UPG paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterima.

Alamat Pengiriman Surat Pengaduan Tertutup (Kotak Khusus WBS)

Kepada Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Sintang u.p. Irban Wilayah V (RAHASIA - WBS)
Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat 78611.