Sosialisasi Indikator MCP KPK Pokja Penganggaran dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Bersama Inspektorat Kabupaten Sintang

Penguatan Tata Kelola Penganggaran dan Penatausahaan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Sintang menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Februari 2025. Kegiatan ini berfokus pada dua area intervensi krusial, yakni Kelompok Kerja (Pokja) Perencanaan dan Penganggaran APBD serta Pokja Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Sosialisasi ini dipimpin bersama oleh jajaran struktural BPKAD dan Tim Asistensi MCP KPK dari Inspektorat Kabupaten Sintang guna menyamakan persepsi, mempercepat pemenuhan data dukung, dan menutup celah kerawanan korupsi dalam tata kelola keuangan serta kekayaan daerah.

Fokus Pemenuhan Indikator dan Bukti Dukung MCP KPK

Dalam arahannya, narasumber dari Inspektorat Kabupaten Sintang membedah indikator dan sub-indikator penilaian pencegahan korupsi yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah:

• Ketepatan Waktu dan Kualitas Penganggaran — memastikan kepatuhan jadwal penetapan APBD, transparansi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang terinput dalam SIPD, serta pengendalian belanja operasional dan penguatan belanja modal yang berorientasi pada kepentingan publik.
• Pengamanan Hukum dan Sertifikasi Aset BMD — percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan, penertiban aset kendaraan dinas, serta penyelesaian sengketa penguasaan aset secara persuasif maupun yuridis.
• Optimalisasi Pemanfaatan dan Penertiban BMD — pemutakhiran sensus barang daerah, penatausahaan inventaris aset tetap berbasis digital, serta pemanfaatan aset non-operasional guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Integritas Dokumen Bukti Dukung — pemenuhan berkas verifikasi secara tepat waktu, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum divalidasi oleh Satgas Pencegahan Direktorat Korsup KPK RI.

Sinergi Pengawalan Bersama Menuju Skor MCP Maksimal

Inspektorat Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawalan dan verifikasi berjenjang kepada seluruh Pokja area intervensi MCP KPK. Sinergi antara APIP dan perangkat daerah pengampu menjadi kunci utama dalam mempertahankan capaian indeks pencegahan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berwibawa di Kabupaten Sintang.

---

Informasi & Rujukan Sumber Resmi

• Instansi / Lokasi: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang
• Publikasi Resmi: Portal Berita Resmi BPKAD Kabupaten Sintang (bpkad.sintang.go.id)
• Verifikasi Konten: Publikasi Resmi Pokja Penganggaran & BMD Bersama APIP Kabupaten Sintang